Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan resmi berlaku pada 19 September 2025. Aturan ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan sistem pelaporan keuangan nasional yang terintegrasi, transparan, dan kredibel di Indonesia.

Bagi CEO, CFO, dan pemimpin bisnis, pemberlakuan PP 43/2025 ini membawa perubahan besar dalam cara perusahaan menyusun, menyampaikan, dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan mereka.

 

 

Apa Itu PP 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan?

PP 43 Tahun 2025 sendiri merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Tujuan utamanya adalah membentuk ekosistem pelaporan keuangan nasional yang seragam, efisien, dan berbasis digital.

Rekomendasi Layanan Kami

fcf3814da6b91453d6b4dd0c01c85ab1.jpg

Jasa Audit

bfdfda6defcf492f54365fb6317c972e.jpg

Jasa Akuntansi

cca8ce403873aa37978466ae391191ed.jpg

Layanan IT

b0837cfcd113d0eb74362cc5036e81a6.jpg

Pengendalian Internal dan Tata Kelola

Melalui kebijakan ini, pemerintah memperkenalkan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) yang berfungsi sebagai sistem pelaporan satu pintu (financial reporting single window) untuk seluruh perusahaan di Indonesia.

PBPK menghubungkan berbagai sektor seperti perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan entitas non-keuangan dalam satu jaringan pelaporan terintegrasi.

 

 

Kewajiban Laporan Keuangan Menurut PP 43/2025

Salah satu fokus utama dari PP 43 Tahun 2025 adalah perluasan kewajiban laporan keuangan.

Jika sebelumnya kewajiban ini hanya berlaku bagi lembaga keuangan dan perusahaan publik, kini peraturan tersebut juga mencakup entitas yang memiliki hubungan dengan sektor keuangan, seperti:

Rincian Kewajiban Pelaporan

  1. Pelaporan melalui PBPK dilakukan secara bertahap.

    • Emiten dan perusahaan publik wajib terhubung paling lambat tahun 2027.

    • Entitas lainnya akan mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

  2. Penerapan Standar Laporan Keuangan Nasional Baru.

    • Standar ini akan disusun oleh Komite Standar Laporan Keuangan (KSLK) yang bersifat independen.

    • Penerapannya akan menggantikan PSAK lama dan menekankan transparansi serta akuntabilitas.

  3. Kewajiban Kompetensi Penyusun Laporan.

    • Laporan keuangan wajib disusun oleh akuntan berpraktik atau akuntan publik berizin.

  4. Pengenaan Sanksi Administratif.

    • Sanksi diberikan kepada perusahaan yang tidak menyusun atau menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan, atau melanggar keamanan data.

 

 

Dampak PP 43 Tahun 2025 bagi Dunia Usaha

1. Standar Transparansi Semakin Tinggi

Perusahaan wajib memastikan bahwa laporan keuangan mereka disusun secara terstandar dan dapat diaudit. Data laporan keuangan kini menjadi sumber resmi nasional yang digunakan oleh regulator, lembaga keuangan, dan investor.

2. Percepatan Digitalisasi Sistem Akuntansi

Dengan adanya PBPK, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem keuangan mereka telah terintegrasi secara digital dan mendukung pelaporan otomatis.

3. Peningkatan Kompetensi dan Biaya Kepatuhan

Perusahaan harus memiliki staf keuangan yang kompeten dan bersertifikat agar laporan keuangan dapat diakui secara resmi. Dengan demikian,kebutuhan terhadap jasa akuntansi dan audit akan meningkat.

4. Dampak terhadap Perusahaan Kecil dan Menengah

Perusahaan menengah yang berhubungan dengan sektor keuangan kini wajib melaporkan laporan keuangan mereka.

Sementara itu, untuk UMKM mikro belum diwajibkan untuk menerapkan aturan ini, melainkan masih bersifat sukarela. Namun, disarankan mulai mempersiapkan pencatatan yang sesuai standar nasional.

 

 

Langkah Strategis Perusahaan dalam Menghadapi PP 43 Tahun 2025

  1. Menggunakan software akuntansi atau ERP yang dapat terintegrasi dengan PBPK.

  2. Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala.

  3. Memberikan pelatihan kepada tim keuangan agar memahami standar pelaporan nasional.

  4. Berkonsultasi dengan akuntan publik profesional untuk menilai kepatuhan laporan.

  5. Membangun budaya perusahaan yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas.

 

 

Solusi Profesional untuk Pelaporan Keuangan

Kami menyediakan solusi lengkap untuk membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan ketentuan PP 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan, meliputi:

Jasa Akuntansi & Pelaporan Keuangan

Membantu penyusunan laporan sesuai SAK/SLK yang siap terhubung dengan PBPK.

Audit & Assurance

Memastikan keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap PP 43 Tahun 2025 dengan pendekatan audit digital.

Sistem Informasi Akuntansi

Mengimplementasikan sistem akuntansi digital terintegrasi untuk pelaporan yang efisien dan aman.

 

 

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya dalam Menghadapi Pemberlakuan PP 43/2025

PP 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan adalah langkah besar menuju era baru tata kelola keuangan yang transparan dan digital. Perusahaan yang beradaptasi lebih awal akan memperoleh keunggulan dalam kepercayaan pasar, efisiensi, dan akses pendanaan.

Hubungi tim kami di info@au-partners.com untuk mendapatkan konsultasi penerapan PP 43 Tahun 2025. Kami siap membantu Anda membangun sistem pelaporan keuangan dan audit yang kuat, kredibel, dan sesuai regulasi nasional.

Rekomendasi Artikel.